Sistem
Ekonomi Indonesia
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia,
sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan sistem
perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun
diskusi kelompok. Tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo,
dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang
dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi dalam proses
perkembanganya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan
sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang
disebut .
Meskipun awal perkembangan perekonomian
indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin
‘campuran’ namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak
pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an
merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia.
Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian
di tahun 1960-an sampai masa orde baru.
Sejarah
Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
Indonesia merupakan
negara yang kaya akan hasil alamnya, karena wilayah indonesia merupakan daerah
yang dilintasi oleh garis katulistiwa. Indonesia juga dihimpit oleh beberapa
benua seperti Bebua Asia dan Eropa serta dengan Samudra Pasifik dan Hindia.
Pada abad pertama sesudah masehi Indonesia
sudah memulai perdagangannya dengan India dan Tiongkok. Lewat jalan sutra lah
Perekonomian Indonesia mulai berkembang. Pada masa tersebut Indonesia masih
menganut Perdagangan sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam
perdagangan itu sangat besar. Indonesia dan negara - negara lain mengunakan
alat jual beli masih menggunakan koin perak atau koin emas. Saat itu, negara
yang paling makmur adalah negara yang memiliki wilayah kekuasaan tinggi,
penghasilan pertahun dan pelabuhannya yang selalu ramai.
Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam,
pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa,
yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi.
Pada
Masa Sebelum Kemerdekaan
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa
penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah
menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis
tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh
Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah
menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa
sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda
menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka
berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
Orde
Lama
Masa Pasca Kemerdekaan
(1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu,
untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu)
mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada
bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI
(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori
moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat
harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk
menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas negara kosong maka Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan.
ORDE
BARU
Pada awal orde baru,
stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan
negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak
dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
ORDE
REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang
mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam
bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan
stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Masalah-masalah
yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar